Indonesia 24jam.my.id// Bojonegoro - Selasa, 5 Mei 2026 – Kebijakan mutasi besar-besaran terhadap Tenaga Pendamping Profesional (TPP) atau Pendamping Desa (PD) di Kabupaten terus menjadi sorotan publik. Relokasi yang dilakukan melalui Surat Tugas (ST) terbaru itu memicu gelombang keresahan di kalangan pendamping desa karena dinilai tidak mempertimbangkan jarak tempuh, efisiensi kerja, hingga kondisi sosial para pendamping.
Informasi yang beredar menyebutkan sebagian besar Pendamping Desa mengalami perpindahan wilayah kerja secara signifikan. Banyak di antaranya harus menjalani perjalanan puluhan kilometer setiap hari demi menjalankan tugas pendampingan di desa-desa baru.
Kondisi tersebut memunculkan kritik tajam dari berbagai pihak. Sebab, di tengah tuntutan optimalisasi pelayanan dan pendampingan desa, para pendamping justru dibebani persoalan transportasi dan biaya operasional yang semakin tinggi.
“Kalau jaraknya terlalu jauh, otomatis tenaga dan waktu habis di jalan. Fokus kerja di desa pasti ikut terdampak,” ujar salah satu sumber internal yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Tak hanya itu, suasana internal para pendamping desa disebut tengah dipenuhi rasa cemas. Sejumlah pendamping memilih bungkam meski merasa keberatan atas kebijakan tersebut. Mereka khawatir kritik atau protes terbuka dapat berdampak pada kontrak kerja maupun penilaian Evaluasi Kinerja (EVKIN).
Situasi itu menimbulkan kesan adanya tekanan tidak langsung yang membuat para pendamping enggan menyuarakan pendapat secara terbuka.
Di sisi lain, publik mulai mempertanyakan transparansi dan dasar pertimbangan mutasi massal tersebut. Banyak pihak menilai penempatan pendamping desa seharusnya berbasis kebutuhan wilayah, kompetensi, serta kedekatan geografis agar pendampingan pembangunan desa dapat berjalan maksimal.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pergeseran dalam jumlah besar tanpa penjelasan terbuka memicu spekulasi liar di tengah masyarakat, termasuk dugaan adanya kepentingan tertentu dalam pemetaan wilayah tugas.
Meski isu tersebut belum dapat dibuktikan secara resmi, polemik mutasi Pendamping Desa di Bojonegoro kini menjadi perhatian luas. Publik berharap pihak terkait segera memberikan klarifikasi terbuka agar tidak menimbulkan kegaduhan berkepanjangan dan tetap menjaga profesionalisme dalam tata kelola pendampingan desa.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai alasan teknis maupun evaluasi kebijakan relokasi tersebut. Sementara itu, para pendamping desa hanya berharap ada kebijakan yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada efektivitas kerja di lapangan.
Sumber:tim