indonesia24jam.my.id//Morotai – Ketua DPD II KNPI Pulau Morotai mendesak Bupati Pulau Morotai segera melakukan radical break atau reshuffle total terhadap sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebelum akhir tahun. Langkah tersebut dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus mengalami penurunan. Kondisi itu, kata dia, dipengaruhi oleh minimnya inovasi dan belum optimalnya kinerja sejumlah kepala OPD dalam menjalankan tugas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Sebelum kepercayaan publik merosot lebih jauh, saya meminta Bupati segera mengambil langkah radical break melalui reshuffle total di tubuh birokrasi, khususnya pada sejumlah OPD yang dinilai tidak mampu menunjukkan kinerja maksimal," ujarnya.
Ia menilai selama ini Bupati terlihat bekerja sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan. Padahal, menurutnya, para kepala OPD seharusnya mampu menjadi tim yang profesional, memberikan masukan, gagasan, serta solusi untuk membantu kepala daerah mencapai target pembangunan.
"Pak Bupati kelihatannya bekerja sendiri. Mestinya para perangkat daerah mampu memberikan masukan dan bekerja secara profesional tanpa terbebani kompromi politik. Dengan begitu kabinet pemerintahan akan lebih solid dalam mengejar target pembangunan, pemulihan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut masih banyak kepala dinas yang belum menunjukkan kinerja maksimal. Hal itu terlihat dari banyaknya persoalan yang terus menjadi sorotan publik dan belum terselesaikan secara optimal.
"Akibatnya tekanan masyarakat terhadap pemerintah selalu bermuara kepada Bupati seorang. Ini berbahaya jika terus dibiarkan," tegasnya.
Karena itu, ia meminta Bupati segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD, terutama instansi yang menjadi jantung pemerintahan. Menurutnya, pimpinan OPD harus dibimbing secara tegas dan tidak terus berada di zona nyaman ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan.
"Jangan sampai terkesan Bupati bekerja sendiri, sementara perangkat daerah hanya mengikuti arahan. Kita membutuhkan pimpinan SKPD yang memiliki inovasi, kapasitas, dan kreativitas untuk melahirkan perubahan nyata," ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa sejak awal fokus utama pemerintah seharusnya adalah pembenahan birokrasi, bukan sekadar mengejar target proyek. Menurutnya, pejabat yang mengisi jabatan struktural harus dipilih berdasarkan integritas, kemampuan, dan rekam jejak kerja.
"Pengisian jabatan struktural harus benar-benar didasarkan pada kompetensi, kemampuan bekerja, dan inovasi. Jika birokrasi tidak dikelola dengan baik, dampaknya akan meluas terhadap pembangunan daerah, pemulihan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat," pungkasnya
_reporter; fhatti
Tags:
Daerah