Indonesia 24jam.my.id//Bojonegoro – Selasa -5 - Mei- 2026 - Dugaan penyelewengan Dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa Sidorejo, Kecamatan Sukosewu, Kabupaten Bojonegoro, terus menjadi perhatian publik. Masyarakat, petani, LSM, hingga awak media kini mendesak Penyuluh Lapangan (PL) Pertanian Kecamatan Sukosewu untuk segera melakukan audit serta penelusuran terhadap pengelolaan dana hibah tersebut.
Sorotan publik muncul setelah adanya pergantian pengurus dan ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Sidorejo. Pergantian tersebut memunculkan berbagai pertanyaan terkait transparansi penggunaan dana PUAP yang selama ini diperuntukkan guna membantu pengembangan usaha dan kesejahteraan petani.
Warga menilai pengelolaan dana hibah tersebut perlu dibuka secara terang kepada masyarakat agar tidak menimbulkan dugaan maupun polemik berkepanjangan. Sejumlah petani bahkan mengaku merasa dirugikan karena manfaat program dinilai belum dirasakan secara maksimal.
Permasalahan ini disebut telah diadukan ke Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Namun karena Dana PUAP masuk kategori dana hibah, penanganannya dinilai harus melibatkan pihak PL Pertanian serta instansi terkait di bawah Kementerian Pertanian.
Masyarakat berharap PL Pertanian Kecamatan Sukosewu segera mengambil langkah konkret dan tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut. Audit menyeluruh terhadap administrasi maupun penggunaan anggaran dianggap penting demi menjaga kepercayaan publik serta memastikan dana benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Dana ini seharusnya membantu petani, bukan malah menimbulkan persoalan. Kami berharap ada keterbukaan dan tindakan tegas agar semuanya jelas,” ujar salah satu warga.
Selain mendesak audit, sejumlah elemen masyarakat juga meminta pengurus Gapoktan Desa Sidorejo memberikan klarifikasi terbuka terkait pengelolaan Dana PUAP agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini ditulis, pihak PL Pertanian Kecamatan Sukosewu maupun pengurus Gapoktan Desa Sidorejo belum memberikan keterangan resmi terkait tuntutan audit dan dugaan penyimpangan dana tersebut.
Sumber:tim