Indonesia24jam.my.id//Morotai— SAMURAI distrik Unipas menyoroti sejumlah persoalan mendasar di Kabupaten Pulau Morotai, mulai dari akses pendidikan, buruknya fasilitas Pasar CBD, keterbatasan air bersih, pelayanan kesehatan, hingga lambannya penanganan dampak kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Pasalnya dalam aksi menjelang peringatan Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2026, SAMURAI menyampaikan 14 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Namun, massa mengaku kecewa karena Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Christian Pawane tidak menemui mereka untuk memberikan penjelasan langsung.
Disisi lain SAMURAI distrik Unipas juga menyoroti siswa SMP Negeri Satap Waringin dan SMP Negeri 18 Pulau Morotai yang disebut harus berjalan kaki sekitar tiga kilometer untuk bersekolah akibat keterbatasan transportasi. Di Pasar CBD, pedagang juga mengeluhkan fasilitas yang dinilai belum memadai, termasuk kerusakan bangunan dan keterbatasan air bersih, meski retribusi tetap dipungut.
Selain itu, mereka mendesak penyediaan air bersih di RSUD Ir. Soekarno dan Desa Juanga, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan sumur bor pertanian, transparansi anggaran, serta bantuan bagi petani terdampak kekeringan dan karhutla.
Tuntutan lain meliputi transparansi anggaran akhir studi mahasiswa dan pengadaan buku Dinas Perpustakaan Daerah tahun 2026, pendataan bantuan petani di 88 desa secara terbuka, penyelesaian persoalan agraria, evaluasi Kapolres Pulau Morotai oleh Polda Maluku Utara, serta penuntasan dugaan penganiayaan terhadap aktivis.
Sementara itu Koordinator Aksi SAMURAI Distrik Unipas Utara, Sukardi Baba, menegaskan bahwa aksi tersebut membawa persoalan masyarakat yang membutuhkan jawaban dan tindak lanjut nyata, bukan sekadar menerima aspirasi secara administratif.
“Sudah kurang lebih dua jam kami menggelar aksi, tetapi belum ada respons untuk menemui massa. Kami datang membawa persoalan masyarakat yang membutuhkan jawaban dan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah,” tegas Sukardi.
Ia menyatakan, SAMURAI Distrik Unipas akan kembali melakukan advokasi dan mobilisasi massa yang lebih besar apabila pemerintah daerah tetap tidak memberikan kepastian atas tuntutan mereka.
Sukardi juga mengkritik arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya penyelenggaraan Karisma Event Nusantara (KEN), yang menurutnya lebih menonjolkan kegiatan seremonial dibandingkan penyelesaian persoalan pelayanan publik.
“Pemerintah jangan hanya memprioritaskan kegiatan seperti Karisma Event Nusantara, sementara persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih menumpuk. Kebijakan pembangunan seharusnya diarahkan pada program yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sukardi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi juga dari dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Meski demikian SAMURAI distrik Unipas mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian, target waktu, dan program konkret untuk menjawab aspirasi yang disampaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai alasan Bupati Rusli Sibua tidak menemui demonstran maupun tanggapan Pemkab Morotai atas tuntutan tersebut. (fhm)
Tags:
Daera