Indonesia24jam.my.id//Morotai Maluku Utara, demonstrasi Samurai distrik unipas dan Alisansi rakyat tertindas(ARIT) tidak direspon bupati Rusli sibua, aksi tersebut digelar pada Rabu (28/10/2026). Pasalnya kedua kelompok demonstrasi mengepung kantor bupati, dimana Aliansi Rakyat Tertindas (ARIT) menggelar demonstrasi di sisi kanan kantor bupati, sementara SAMURAI distrik unipas dari di sisi kiri kantor bupati, dengan desakan pemerintah daerah segera bertanggung jawab dengan berbagai persoalan sosial dan pelayanan publik.
Sementara itu Samura'i Maluku Utara distrik Morotai dan Aliansi rakyat tertindas yang terakumulasi dari GMNI, GAMHAS, Sekolah Kritis, SMI, dan Gempar, aksi kedua kelompok ini sama-sama meminta Bupati Rusli sibua dan wakil bupati Rio Christian Pawane Segera memberikan penjelasan terhadap persoalan yang dinilai belum terselesaikan.
Koordinator Aksi Aliansi rakyat Tertindas Alex, menegaskan bahwa pihaknya ingin bertemu langsung dengan bupati untuk memperoleh kepastian penyelesaian sejumlah persoalan yang menyentuh kepentingan masyarakat.
“kami meminta Bupati Rusli sibua harus bertemu langsung dengan masa aksi karena sejumlah tuntutan yang kami bawa menyangkut kepentingan masyarakat dan membutuhkan sikap pemerintah daerah, dalam hal ini bupati Rusli sibua, Kami tidak sekadar ingin berdiskusi, tetapi harus ada sikap yang disampaikan langsung oleh bupati,” ujar Alex.
Ia menyebut persoalan sengketa dan pembangunan jalan alternatif di Desa Waringin yang, menurutnya, telah beberapa kali dijanjikan pemerintah daerah, tetapi belum terealisasi.
Alex menegaskan, aliansi rakyat tertindas akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat kepastian. Bahkan, pihaknya mempertimbangkan aksi pemblokiran sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin persoalan masyarakat hanya dijawab dengan janji. Jika tuntutan tidak direalisasikan dan bupati tetap tidak menemui massa, kami akan kembali dengan langkah yang lebih tegas,” katanya.
Berbeda dengan kordinator aliansi rakyat tertindas, Koordinator Aksi SAMURAI distrik Unipas Utara, Sukardi Baba, justru mengkritik belum adanya respons langsung dari bupati Rusli sibua dan wakil bupati Rio Christian Pawane terhadap aspirasi yang disampaikan massa.
“Sudah kurang lebih dua jam kami menggelar aksi, tetapi belum ada respons untuk menemui massa. Kami datang membawa persoalan masyarakat yang membutuhkan jawaban dan tindak lanjut nyata dari pemerintah daerah,” tegas Sukardi.
Ia menyatakan, SAMURAI distrik Unipas akan kembali melakukan advokasi dan mobilisasi massa yang lebih besar apabila pemerintah daerah tetap tidak memberikan kepastian.
SAMURAI mendesak Pemkab Morotai menindaklanjuti 14 tuntutan yang telah disampaikan, meliputi akses pendidikan, ketersediaan air bersih, perbaikan Pasar CBD, pelayanan kesehatan, pembangunan sumur bor pertanian, transparansi anggaran, hingga bantuan bagi petani terdampak kekeringan dan kebakaran lahan.
Sukardi juga mempertanyakan arah kebijakan pembangunan daerah yang dinilainya belum menjawab kebutuhan mendasar masyarakat. Ia secara khusus menyoroti penyelenggaraan karisma Even Nusantara yang dianggap lebih menonjolkan seremonial dibandingkan penyelesaian persoalan pelayanan publik, yang menjadi tugas pokok Pemda Morotai.
“Pemerintah jangan hanya memprioritaskan kegiatan seperti Karisma even Nusantara, sementara persoalan kebutuhan dasar masyarakat masih menumpuk. Kebijakan pembangunan seharusnya diarahkan pada program yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung dan berkelanjutan oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Sukardi, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan yang diselenggarakan, tetapi dari dampak nyata kebijakan terhadap kesejahteraan masyarakat.
Disisi lain Aksi ARIT dan SAMURAI mendesakan agar Pemda Morotai tidak hanya menerima tuntutan secara administratif, tetapi juga memberikan penjelasan mengenai langkah penyelesaian, target waktu, dan program yang akan dijalankan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai alasan Bupati Rusli Sibua tidak menemui massa maupun tanggapan resmi pemerintah daerah atas tuntutan kedua kelompok tersebut.(fhm)
Tags:
Daera