Oleh:Fahri Sibua
Penggiat Strategis Pertahanan Maritim
Indonesia24jam.my.id//Minggu,(16/08/2026)_Selama bertahun-tahun, Indonesia Timur kerap dipandang sebagai wilayah yang jauh dari pusat ekonomi dan politik nasional. Namun, cara pandang tersebut semakin sulit dipertahankan. Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Banda, Laut Timor, Laut Arafura, hingga jalur di sekitar Selat Makassar membentuk ruang maritim strategis yang menghubungkan Asia Tenggara dengan kawasan Pasifik dan Australia.
Sejumlah jalur laut kepulauan Indonesia juga melintasi kawasan timur, termasuk rute yang menghubungkan Pasifik melalui Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, hingga Laut Arafura dan Laut Timor.
Artinya, Indonesia Timur bukan halaman belakang. Kawasan ini merupakan salah satu simpul geomaritim penting bagi pergerakan manusia, barang, energi, perdagangan, hingga kekuatan militer dari satu kawasan samudra ke kawasan lainnya.
Geografi tidak otomatis menjadi kekuatan. Ia baru berubah menjadi kekuatan ketika negara mampu mengendalikan, mengamankan, dan memanfaatkannya secara strategis.
Skalanya tidak kecil. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat Indonesia memiliki wilayah perairan sekitar 6,4 juta kilometer persegi, garis pantai sekitar 108.000 kilometer, serta lebih dari 17.500 pulau. Sekitar 62 persen wilayah Indonesia merupakan laut dan perairan.
Angka tersebut bukan sekadar statistik geografis. Ia merupakan ukuran tanggung jawab sekaligus peluang strategis yang harus dikelola negara.
Pemerintah bahkan mulai mengembangkan Ocean Calculator, platform geospasial berbasis Neraca Sumber Daya Laut untuk menghitung nilai ekonomi ekosistem laut dan pesisir, termasuk mangrove, padang lamun, terumbu karang, serta kontribusinya terhadap penyimpanan karbon biru.
Menariknya, pengembangan instrumen tersebut juga melibatkan jejaring kerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra internasional. Fakta ini memperlihatkan bahwa ruang kelautan Indonesia telah memasuki dimensi yang jauh lebih kompleks: ekonomi, lingkungan, teknologi, data, diplomasi, dan geopolitik saling berkelindan.
Karena itu, laut Indonesia Timur tidak lagi cukup dibaca sebagai ruang perikanan. Ia harus dipandang sebagai ruang ekonomi, energi, konektivitas, keamanan, diplomasi, dan pertahanan.
Pertanyaan strategisnya kemudian menjadi lebih mendasar: apakah Indonesia mampu mengubah keunggulan geografis tersebut menjadi kekuatan geopolitik?
Indo-Pasifik kini bukan sekadar kawasan perdagangan. Laut telah menjadi salah satu arena utama kompetisi kekuatan besar.
Pemerintah Indonesia sendiri semakin aktif menempatkan isu maritim dalam konteks perubahan geopolitik global. Kompetisi di kawasan tidak lagi sekadar menyangkut persaingan antarnegara, tetapi juga menyangkut aturan internasional, jalur perdagangan, keamanan, teknologi, energi, hingga pengaruh politik.
Dengan posisi geografis yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki nilai strategis yang tidak mungkin diabaikan.
Namun, nilai strategis tersebut juga menghadirkan dilema. Semakin penting sebuah kawasan, semakin besar pula kepentingan negara-negara lain terhadapnya.
Kesalahan dalam membaca geopolitik maritim adalah menganggap perebutan pengaruh selalu hadir dalam bentuk kapal perang.
Hegemoni modern bergerak jauh lebih halus. Ia dapat hadir melalui investasi, pelabuhan, konektivitas, teknologi, energi, perdagangan, infrastruktur bawah laut, hingga penguasaan data.
TNI AL sendiri telah menempatkan perlindungan infrastruktur bawah laut sebagai salah satu tantangan keamanan maritim masa depan.
Karena itu, pertarungan geopolitik tidak selalu terdengar seperti dentuman senjata. Ia bisa hadir dalam bentuk ketergantungan ekonomi, teknologi, rantai pasok, bahkan melalui instrumen pengelolaan data laut yang terlihat teknis dan netral.
Di sinilah Indonesia harus berhati-hati. Kerja sama internasional merupakan kebutuhan, tetapi kerja sama tidak boleh berubah menjadi ketergantungan strategis.
Setiap kekuatan besar memiliki kepentingan masing-masing.
China berkepentingan terhadap lingkungan strategis dan jalur maritim Indo-Pasifik. Amerika Serikat mempertahankan jejaring kemitraan keamanan di kawasan. Australia memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan wilayah utara dan perbatasan maritimnya dengan Indonesia. Jepang terus memperkuat kerja sama maritim dan pertahanan, sementara India semakin aktif dalam arsitektur Indo-Pasifik.
Indonesia sendiri terus membangun hubungan pertahanan dengan berbagai kekuatan tersebut.
Persoalannya bukan apakah negara-negara itu memiliki kepentingan terhadap kawasan. Mereka jelas memilikinya.
Persoalan strategis bagi Indonesia adalah bagaimana memastikan kepentingan pihak lain tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional Indonesia.
Kerja sama harus memperkuat kapasitas nasional, bukan menciptakan ketergantungan baru.
Peristiwa Agustus 2026 kembali menunjukkan bahwa aktivitas maritim yang berlangsung jauh dari pusat kekuasaan nasional tetap dapat memiliki konsekuensi geopolitik bagi Jakarta.
KRI I Gusti Ngurah Rai-332, misalnya, melakukan passing exercise dengan kapal China di sebelah timur Taiwan. TNI AL menjelaskan kegiatan tersebut sebagai interaksi rutin ketika kapal melintas, bukan operasi perang.
Namun, lokasi kegiatan memberikan dimensi geopolitik tersendiri.
Hal ini menunjukkan satu prinsip penting dalam geopolitik maritim: lokasi dapat mengubah makna sebuah aktivitas.
Interaksi yang secara teknis rutin dapat memiliki konsekuensi politik ketika berlangsung di kawasan yang sedang menjadi arena rivalitas kekuatan besar.
Bagi Indonesia, pelajaran tersebut sangat relevan. Laut Indonesia Timur berada dalam lingkungan strategis yang berdekatan dengan Australia, Timor-Leste, Papua Nugini, serta jalur menuju Pasifik. Karena itu, setiap perubahan konfigurasi keamanan di kawasan harus dibaca sebagai bagian dari kepentingan nasional.
Indonesia tidak sepenuhnya berpihak kepada China, tetapi juga bukan bagian dari blok Amerika Serikat.
Jakarta berusaha mempertahankan ruang manuver melalui politik luar negeri bebas aktif, diplomasi, serta kerja sama multilateral.
Pendekatan tersebut pada dasarnya merupakan bentuk strategic hedging: bekerja sama dengan berbagai kekuatan tanpa menyerahkan otonomi strategis.
Namun, politik bebas aktif hanya akan menjadi kekuatan apabila didukung kapasitas nyata.
Negara yang memiliki pilihan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan pilihannya akan mudah berubah dari pemain menjadi objek.
Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan posisi geografis yang strategis. Namun, paradoksnya muncul ketika keunggulan geografis tersebut dibandingkan dengan kapasitas pertahanan yang tersedia.
Per akhir 2024, kekuatan armada TNI AL mencakup kapal perang, kapal patroli, pesawat udara, dan kendaraan tempur dalam jumlah yang masih menghadapi tantangan besar dibandingkan luas wilayah yang harus diawasi.
Sejumlah kalangan pertahanan bahkan menilai kebutuhan ideal armada Indonesia berada jauh di atas kapasitas yang tersedia saat ini.
Persoalannya bukan hanya kuantitas. Keragaman jenis kapal, asal produksi, dan generasi alutsista juga menciptakan tantangan logistik, pemeliharaan, suku cadang, serta standardisasi.
Di sisi lain, rasio anggaran pertahanan Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto selama bertahun-tahun juga relatif rendah dibandingkan sejumlah negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan.
Memang terdapat peningkatan alokasi anggaran pertahanan dalam APBN 2026. Namun, peningkatan anggaran dalam satu tahun tidak serta-merta menutup kesenjangan struktural yang terbentuk selama puluhan tahun.
Di sinilah paradoks negara maritim benar-benar terlihat.
Indonesia memiliki geografi maritim kelas dunia, tetapi geografi tidak otomatis menghasilkan sea power.
Kekuatan maritim membutuhkan armada, teknologi, industri pertahanan, pelabuhan, sistem pengawasan, intelijen, sumber daya manusia, logistik, serta diplomasi yang kuat.
Politik bebas aktif kembali diuji ketika kekuatan besar semakin aktif membangun jejaring keamanan di Indo-Pasifik.
Indonesia mengikuti RIMPAC 2026 yang melibatkan sekitar 30 negara. Pada saat yang sama, Indonesia juga terus menjalin kerja sama pertahanan dengan China, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat.
Ini bukan kontradiksi.Justru, langkah tersebut dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan ruang manuver strategis.
Namun, strategi semacam itu hanya akan efektif jika Indonesia memiliki kemampuan menentukan batas, kepentingan, dan garis merahnya sendiri.
Tanpa kapasitas nasional yang memadai, fleksibilitas diplomasi justru berisiko berubah menjadi ketergantungan.Ujian politik maritim Indonesia tidak hanya terjadi pada satu front.
Dengan Australia, kerja sama pengawasan perairan perbatasan terus dilakukan, termasuk melalui operasi yang melibatkan kapal patroli, pesawat, dan personel kedua negara untuk mengawasi perikanan serta memberantas illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing).
Dengan Timor-Leste, kedua negara juga melanjutkan negosiasi delimitasi batas maritim.
Sementara dengan Papua Nugini, Indonesia memperkuat kerja sama pertahanan dan patroli di wilayah perbatasan, sekaligus membuka ruang dialog yang lebih luas mencakup ekonomi, energi, infrastruktur, dan keamanan.
Ketiga front tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia Timur sedang menjalani ujian diplomasi maritim di banyak meja sekaligus.
Dan itu belum menghitung agenda penyelesaian batas laut dengan sejumlah negara tetangga.
Ketika negara-negara lain semakin memiliki kepentingan terhadap keamanan kawasan timur Indonesia, Jakarta harus memastikan setiap bentuk kerja sama benar-benar meningkatkan kapasitas nasional dan memperkuat posisi tawar Indonesia.
Indonesia tidak harus memilih antara China atau Amerika Serikat.Yang jauh lebih penting adalah memperkuat kemampuan sendiri.
Kerangka kebijakan menuju ekonomi biru sebenarnya telah mulai dibangun. KKP memiliki agenda strategis ekonomi biru hingga 2045, termasuk perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, serta penguatan agenda karbon biru.
Indonesia juga terus mendorong posisi kelautannya dalam forum internasional.
Namun, strategi geopolitik tidak cukup hanya berbicara mengenai konservasi dan ekonomi biru. Indonesia juga harus menguasai data laut, teknologi, industri, pelabuhan, sumber daya, keamanan perbatasan, serta diplomasi.
Ekonomi biru tanpa keamanan maritim akan rapuh. Sebaliknya, kekuatan pertahanan tanpa pengelolaan ekonomi laut juga tidak akan menghasilkan kekuatan nasional yang utuh.
Keduanya harus berjalan beriringan.Tanpa penyelarasan antara agenda ekonomi biru dan penguatan sea power, posisi geografis Indonesia hanya akan menjadi keunggulan yang dapat dinikmati pihak lain.
Indonesia Timur sedang berada di ruang yang semakin strategis.Jalur maritimnya menghubungkan kawasan Asia Tenggara dengan Pasifik dan Australia, sementara posisinya berada di tengah lingkungan Indo-Pasifik yang mengalami peningkatan kompetisi strategis.
Karena itu, pertanyaan terpenting bukan semata-mata siapa yang sedang memperebutkan Indonesia Timur.
Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah:
Ketika jalur geomaritim Indonesia semakin bernilai bagi dunia, sementara kesenjangan antara luas wilayah dan kapasitas pertahanan masih terbentang lebar, apakah Indonesia cukup kuat untuk menentukan arah permainan atau justru membiarkan pihak lain menentukan harga strategis atas laut yang secara geografis berada di halaman rumah kita sendiri?
Jika Indonesia ingin benar-benar menjadi pemain strategis di Indo-Pasifik, maka Indonesia Timur tidak boleh lagi diperlakukan sebagai wilayah pinggiran.
Ia harus dipandang sebagai frontier strategis, aset ekonomi, ruang diplomasi, sekaligus benteng kedaulatan maritim Indonesia.
Pada akhirnya, masa depan Indonesia Timur bukan hanya ditentukan oleh siapa yang datang membawa investasi, kapal, teknologi, atau kerja sama.
Masa depan kawasan ini akan ditentukan oleh seberapa kuat Indonesia mampu menentukan sendiri arah, aturan, dan kepentingannya di lautnya sendiri.
#sumber : Fahri sibua
Editor_fh
Tags:
Opini