Indonesia24jam.my.id//Morotai – Keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Pulau Morotai kembali menuai sorotan. Di tengah belum adanya kepastian pembayaran hak para pegawai, sejumlah PPPK mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran daerah, termasuk pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) dan turnamen domino yang tetap berjalan.
Keluhan tersebut disampaikan sejumlah PPPK pada Sabtu (18/7/2026). Mereka mengaku hingga kini belum menerima hak yang seharusnya dibayarkan pemerintah daerah, sementara berbagai kegiatan yang membutuhkan dukungan anggaran tetap terlaksana.
"Kami bukan menolak kegiatan olahraga, kegiatan masyarakat, maupun turnamen domino. Yang kami pertanyakan adalah skala prioritas pemerintah. Kalau memang pemerintah selalu menyampaikan kondisi fiskal daerah sedang sempit, lalu anggaran untuk kegiatan-kegiatan itu berasal dari mana? Sementara hak kami sebagai pegawai belum juga dibayarkan," ujar salah seorang PPPK yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Menurutnya, gaji merupakan hak normatif yang wajib dipenuhi pemerintah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan hidup para pegawai dan keluarganya. Keterlambatan pembayaran membuat banyak PPPK kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, biaya pendidikan anak, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.
"Kami bekerja setiap hari menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Sangat disayangkan jika hak kami terus tertunda, sementara pemerintah masih bisa melaksanakan kegiatan yang membutuhkan anggaran. Kami hanya meminta hak kami dipenuhi terlebih dahulu," katanya.
Para PPPK juga mempertanyakan konsistensi pemerintah daerah yang sebelumnya beralasan keterbatasan ruang fiskal menjadi penyebab tertundanya pembayaran gaji. Menurut mereka, apabila alasan tersebut benar, maka pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka sumber pendanaan berbagai kegiatan yang tetap diselenggarakan.
Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memberikan penjelasan secara transparan mengenai kondisi keuangan daerah, termasuk sumber anggaran pelaksanaan POPDA dan turnamen domino, agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Selain itu, para PPPK mendesak pemerintah agar lebih mengutamakan belanja wajib, khususnya pembayaran gaji dan hak-hak pegawai, sebelum mengalokasikan anggaran untuk kegiatan lain yang dinilai tidak bersifat mendesak.
"Kami hanya ingin kepastian. Jangan sampai hak pegawai terus tertunda, sementara kegiatan lain tetap berjalan. Pemerintah harus menjelaskan kepada publik agar tidak muncul kesan bahwa hak pegawai diabaikan," ungkap salah seorang PPPK.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai belum memberikan keterangan resmi terkait penyebab keterlambatan pembayaran gaji PPPK maupun sumber anggaran pelaksanaan POPDA dan turnamen domino yang dipertanyakan para pegawai.
(Korwil radarnusantara)
Tags:
peristiwa