indonesia24jam.my.id//Morotai (17/7/2026)Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pulau Morotai, Julkifli Samania, menyoroti keterlambatan pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai. Ia meminta pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan tersebut karena menyangkut hak para pegawai yang menjadi tulang punggung pelayanan publik.
Julkifli menilai alasan sempitnya ruang fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut menjadi penyebab keterlambatan pembayaran gaji PPPK tidak dapat dijadikan pembenaran.
"Bagi saya tidak perlu ada relaksasi kebijakan. Pos anggaran untuk gaji PPPK seharusnya cukup untuk dibayarkan. Pembiayaan untuk anggaran lain bisa berjalan, kenapa justru gaji PPPK yang lambat? Padahal semua sumber pembiayaannya sama-sama berasal dari APBD," tegas Julkifli.
Menurutnya, pembayaran gaji merupakan kewajiban pemerintah yang harus diprioritaskan. Karena itu, ia menilai tidak semestinya terjadi penundaan terhadap hak-hak para PPPK.
"Mestinya tidak boleh ada penundaan. Kalau alasannya karena ruang fiskal, bagi saya itu tidak masuk akal. Jangan sampai publik kemudian beropini bahwa pemerintah terlalu boros pada pos anggaran lain, sementara hak-hak pegawai justru ditunda. Ini sangat berbahaya bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah," ujarnya.
Julkifli juga menyampaikan keyakinannya bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai memiliki kemampuan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Menurutnya, kepemimpinan daerah beserta organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), memiliki kapasitas untuk mengeksekusi pembayaran gaji PPPK.
"Apalagi Morotai sekarang dipimpin oleh bupati yang hebat dan didukung OPD yang hebat-hebat, terutama Kadis Keuangan. Saya yakin persoalan gaji PPPK ini pasti bisa dieksekusi dan diselesaikan secepatnya," katanya.
Sebagai Ketua KNPI Pulau Morotai, Julkifli meminta pemerintah daerah tidak lagi menunda pembayaran hak para PPPK. Ia mengingatkan bahwa di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih, gaji PPPK menjadi sumber penghasilan utama bagi ribuan keluarga.
"Saya minta jangan lagi terlambat. Di tengah situasi ekonomi yang serba sulit, gaji PPPK adalah satu-satunya harapan bagi banyak keluarga. Kalau pembayaran terus mengalami keterlambatan, tentu akan berdampak pada kehidupan mereka dan berpotensi memengaruhi stabilitas sosial maupun ekonomi di daerah," pungkasnya.
Pernyataan Ketua KNPI tersebut menambah sorotan publik terhadap keterlambatan pembayaran gaji PPPK di Kabupaten Pulau Morotai. Sebelumnya, persoalan ini juga menjadi perhatian DPRD Pulau Morotai melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang mendesak pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait pembayaran hak para PPPK agar tidak berlarut-larut.
(reporter Korwil radar)
Tags:
peristiwa