Indonesia24jam.my.id//Morotai – Sebanyak 1.147 warga Kabupaten Pulau Morotai tercatat mengurus kartu tanda pencari kerja (AK-1) atau kartu kuning sepanjang 2025. Sebagian besar pencari kerja tersebut mengurus kartu untuk mencari pekerjaan di luar daerah, terutama di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Pulau Morotai, Rosita A. Lasidji, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/8/2026).
“ Tahun 2025 ada sekitar 1.147 orang yang mendaftar kartu kuning. Sebagian besar untuk bekerja ke luar daerah, terutama ke Weda dan IWIP. Mereka berasal dari lulusan SMA, SMP hingga S1,” ujar Rosita.
Rosita mengatakan, pihaknya belum dapat merinci jumlah pencari kerja berdasarkan jenis kelamin karena data tersebut masih dalam proses rekapitulasi melalui buku register.
Sementara itu, hingga awal Agustus 2026, jumlah pencari kerja yang mengurus kartu kuning tercatat sebanyak 73 orang. Dari jumlah tersebut, 16 orang merupakan perempuan.
Jumlah tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan periode pertengahan 2024 yang mencapai lebih dari 2.000 pendaftar.
Menurut Rosita, penyerapan tenaga kerja di Morotai masih menghadapi sejumlah kendala, salah satunya keterbatasan pelaksanaan program akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Salah satu program yang belum dapat dilaksanakan adalah pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Padahal, program tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja.
“Sebenarnya kami punya program pelatihan kerja dari BLK. Tetapi karena efisiensi anggaran, program itu belum berjalan. Padahal anak-anak kita sangat membutuhkan pelatihan. Peralatannya ada, tetapi pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran,” jelasnya.
Selain pelatihan, Disnakertrans juga membutuhkan dukungan anggaran untuk membangun kemitraan dengan perusahaan dalam rangka membuka peluang kerja bagi tenaga kerja lokal.
“Begitu juga untuk membangun kemitraan dengan perusahaan guna membuka lapangan kerja baru, kami masih menunggu dukungan anggaran,” tambah Rosita.
Di sisi lain, seorang pencari kerja yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku memilih mencari pekerjaan ke IWIP karena sulit memperoleh pekerjaan di Morotai.
“Ekonomi sekarang susah. Harga sembilan bahan pokok mahal, lapangan kerja hampir tidak ada. Saya memilih keluar bekerja di IWIP supaya bisa membantu orang tua di kampung,” ungkapnya.
Ia juga mengaku belum merasakan manfaat sejumlah program pemerintah daerah yang diharapkan dapat membantu meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya kecenderungan sebagian pencari kerja Morotai mencari peluang pekerjaan di luar daerah. Sementara itu, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja serta memperluas peluang kerja melalui kemitraan dengan dunia usaha.
Upaya pengembangan sektor-sektor potensial di Morotai, seperti perikanan, pertanian dan pariwisata, juga menjadi salah satu tantangan dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terkait kondisi lapangan kerja dan program pemerintah daerah dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Upaya konfirmasi kepada Bupati Pulau Morotai Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Christian Pawane terus dilakukan untuk memperoleh keterangan dan memastikan pemberitaan berimbang.
Reporter: Fhattahillamahasari
Editor: Korwil Radarnusantara
Tags:
Daerah