Indonesia24jam.my.id//Morotai— Solidaritas Aksi Mahasiswa Untuk Rakyat Indonesia (SAMURAI) Maluku Utara Distrik Morotai menggelar refleksi kritis memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam aksi tersebut, SAMURAI menyampaikan 10 tuntutan yang dinilai merepresentasikan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat Kabupaten Pulau Morotai.
Mengusung tema Adil No, Unggul No, Sejahtera? Sengsara Yes”, massa aksi menyoroti sejumlah persoalan mulai dari krisis air bersih, anjloknya harga komoditas pertanian, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, persoalan tanah adat, hingga realisasi janji politik pemerintah daerah.
Koordinator SAMURAI Distrik Morotai, Rifaldi Umar, dalam orasinya mengatakan kondisi masyarakat saat ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, tekanan terhadap tanah, hutan, sungai, pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil semakin terasa, sementara akses masyarakat terhadap sumber daya yang menjadi ruang hidup mereka dinilai semakin terbatas.
“Krisis air bersih yang melanda masyarakat Morotai hari ini harus menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah. Selain itu, ada sekitar 10 tuntutan rakyat yang kami sampaikan sebagai alarm keras bagi kekuasaan. Kabupaten Pulau Morotai hari ini sedang tidak baik-baik saja, tegas Rifaldi
Dalam refleksi tersebut, SAMURAI menyampaikan 10 tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan pihak terkait.
Pertama, penanganan krisis air bersih. Pemerintah daerah didesak mengambil langkah konkret mengatasi kelangkaan air bersih yang membuat sebagian masyarakat harus membeli air atau menggunakan sumber air yang kualitasnya dipertanyakan.
Kedua, stabilisasi harga komoditas pertanian. Pemerintah diminta melakukan intervensi terhadap persoalan harga pala, cengkeh, kopra, dan komoditas lainnya agar petani tidak terus berada dalam posisi yang dirugikan.
Ketiga, perlindungan perempuan dan anak. SAMURAI mendesak penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dilakukan secara serius, disertai sistem perlindungan dan pendampingan yang memadai bagi korban.
Keempat, penyediaan transportasi pendidikan di Desa Tutuhu. Pemerintah diminta memperhatikan kebutuhan transportasi pelajar, termasuk persoalan siswa yang disebut harus berjalan kaki hingga beberapa kilometer untuk bersekolah.
Kelima, penyelesaian sengketa tanah masyarakat dengan TNI AU. Pemerintah didesak tidak membiarkan konflik lahan berlarut-larut. SAMURAI meminta adanya kepastian hukum, dialog terbuka, serta penyelesaian yang mempertimbangkan hak masyarakat atas tanah yang mereka klaim sebagai tanah leluhur.
Keenam, penanganan persoalan anak yang tidak bersekolah.Pemerintah diminta segera melakukan pendataan dan intervensi terhadap ribuan anak usia sekolah yang disebut tidak bersekolah atau putus sekolah, termasuk melalui program wajib belajar dan bantuan bagi keluarga kurang mampu.
Ketujuh, perbaikan Pelabuhan Penyeberangan Taman Kota.Infrastruktur tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius karena kondisinya disebut dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan masyarakat pengguna jasa transportasi laut.
Kedelapan, kejelasan hibah akhir studi mahasiswa Universitas Pasifik Morotai (UPM). SAMURAI mendesak pemerintah memberikan kepastian terkait hibah atau bantuan akhir studi mahasiswa yang dipersoalkan masyarakat.
Kesembilan, pengembalian atau pencairan uang akhir studi mahasiswa angkatan 2023–2025. Pemerintah diminta segera menyelesaikan persoalan pembayaran yang disebut telah tertunda selama beberapa tahun.
Kesepuluh, realisasi janji politik Rusli–Rio. SAMURAI meminta pemerintah daerah terbuka mengenai program dan janji politik yang telah disampaikan kepada masyarakat serta memastikan realisasinya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Salah satu orator SAMURAI, Nando, mempertanyakan makna kemerdekaan jika kebutuhan dasar masyarakat masih sulit dipenuhi.
“Kami bertanya, merdeka dari apa jika air bersih saja harus dibeli? Merdeka dari siapa jika tanah leluhur dipersoalkan? Bagaimana nasib ibu-ibu petani, mahasiswa yang menunggu bantuan akhir studi, serta warga yang hidup dalam ketidakpastian sengketa lahan?” ujar Nando di hadapan massa aksi.
Menurut SAMURAI, peringatan HUT ke-81 RI semestinya tidak hanya menjadi momentum seremoni, tetapi juga ruang evaluasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Mereka menilai persoalan air bersih, pendidikan, harga komoditas, infrastruktur, bantuan mahasiswa, hingga konflik pertanahan merupakan isu yang membutuhkan jawaban konkret dari pemerintah.
SAMURAI juga menegaskan bahwa kritik yang disampaikan dalam aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial dan penyampaian aspirasi masyarakat.
“Kemerdekaan tidak cukup hanya diperingati melalui upacara dan spanduk. Kemerdekaan harus dirasakan masyarakat melalui terpenuhinya kebutuhan dasar, kepastian hukum, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan sosial,” demikian sikap yang disampaikan dalam refleksi tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai terhadap 10 tuntutan yang disampaikan SAMURAI. Pemerintah diharapkan memberikan jawaban terbuka sekaligus langkah konkret atas persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dan masyarakat tersebut.
Reporter: fh
Editor redaksi
Tags:
Daerah